Page 76 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

pula dengan perubahan pengertian dari lembaga pengadaan tanah itu sendiri.

Istilah pengadaan tanah dipergunakan pertama kali di dalam Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di dalam ketentuan Pasal 1 angka
1 pengadaan tanah didefinisikan sebagai berikut: “Pengadaan tanah adalah
setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi
kepada yang berhak atas tanah tersebut”.
Pada tahun 2012 pemerintah memberlakukan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99
Tahun 2014 Atas perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 2
mendefinisikan pengadaan tanah sebagai berikut: “Pengadaan tanah adalah
kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak
dan adil kepada pihak yang berhak”.

Beberapa pendapat para sarjana mengenai pengadaan tanah dikutip
sebagai perbandingan, antara lain:
a) Boedi Harsono
“Perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang
semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan
pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui
musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan
pihak yang memerlukannya”.

b) Gunanegara
“Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau
benda-benda yang ada diatasnya yang dilakukan secara sukarela untuk
kepentingan umum”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, pengadaan tanah terdiri dari unsur-
unsur sebagai berikut:

59