Page 71 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat dan
anggota-anggotanya. Peraturan-peraturan yang mengatur hak
memanfaatkan sumberdaya hutan dapat dijelaskan antara lain
pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang
Pokok-Pokok Kehutanan: Pelaksanaan hak-hak masyarakat
adat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak
perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan,
baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas
sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya
masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-
tujuan yang dimaksud dalam Undang-undang ini. Saat ini
undang-undang ini telah diganti dengan terbitnya Undang-
Undang Kehutanan no 41 tahun 1999. Pada pasal 1 ayat 6
dalam ketentuan umum dikatakan bahwa: Hutan adat adalah
hutan negara yang berada dalam wilayah masyatakat hukum
adat Sehingga walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai
kawasan hutan negara tetapi sebenarnya, negara mengakui
adanya wilayah masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 67
ayat 2 dikatakan; Pengukuhan keberadaan dan hapusnya
masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Undang-undang no 5 tahun 1994 tentang Pengesahan
Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati
(United Nation Convention on Biological Diversity) Dalam
pasal 8 mengenai konservasi in-situ dalam huruf j dikatakan;...
menghormati, melindungi dan mempertahankan pengeta-
huan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli
(masyarakat adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup
berciri tradisional, sesuai dengan koservasi dan pemanfaatan
seara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan
penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan
keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik
tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil

54