Page 68 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

mengatur keberadaan masyarakat hukum adat, terdapat pula kesepakatan-
kesepakatan internasional yang sebagian telah diratifikasi kedalam kebijakan
perundang-undanagan RI dan juga wacana-wacana di tingkat Nasional
mengenai bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat antara lain;

1. Peraturan dan Perundangan Nasional
Hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap
segala sumberdaya di wilayahnya, yang lazim dikenal dengan hak ulayat
pada dasarnya adalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan, sekaligus
pemanfaatan sumberdaya. Beberapa peraturan-perundangan tingkat
nasional sudah mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat hukum
adat antara lain:

a. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 dikatakan bahwa
“memandang dan mengingat dasar-dasar permusyawaratan dalam
sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa. Sedangkan dalam Penjelasan Umum
dikatakan, Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang
250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti
desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga
di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai
susunan asli dan oleh karenannya dapat dianggap sebagai daerah
yang bersifat istimewa... segala peraturan negara yang mengenai
daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah
tersebut. Sedangkan pada Amandemen II UUD 1945 Pasal 18 B
sekarang berbunyi sbb:
1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemer-
intahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa
yang diatur dengan undang -undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang. Lebih jauh dikemukakan
lagi dalam Amandemen II UUD 45 pasal 28I;

51