Page 70 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

peraturan pemerintah. Dengan demikian hak masyarakat
hukum adat untuk mengelola sumberdaya hutan adalah hak
yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian
wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum
adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum
adat diposisikan sebagai bagian subordinat dari negara, dengan
pernyataan pasal 2 ayat 4 ini membuktikan bahwa keberadaan
masyarakat adat tetap tidak dapat dihilangkan.

3. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan
Ruang Bentuk pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan
hukum adat juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dalam Penjelasan pasal
4 ayat 2 dari Undang-undang tersebut menyatakan bahwa
penggantian yang layak diberikan pada orang yang dirugikan
selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumberdaya
alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan dan atau
ruang yang dapat membuktikan bahwa secara langsung
dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan
sesuai dengan rencana tata ruang dan oleh perubahan nilai
ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan
atas ketentuan perundang-undangan ataupun atas dasar
hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan
Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang
Pengairan, dijumpai ada satu pasal yang berkenaan dengan
hukum adat yaitu pasal 3 ayat 3 yang menyatakan bahwa
pelaksanaan atas ketentuan tentang hak menguasai dari
negara terhadap air tetap menghormati hak yang dimiliki oleh
masyarakat adat setempat sepanjang yang tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional.

5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-
Pokok Kehutanan. Masyarakat hukum adat mempunyai
hak untuk memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk

53