Page 96 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

d) Hak menumpang

Hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada
seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas
pekarangan orang lain. Pemegang hak menumpang tidak wajib
membayar sesuatu kepada yang empunya tanah, hubungan hukum
dengan tanah tersebut bersifat sangat lemah artinya sewaktu-waktu
dapat diputuskan oleh yang empunya tanah jika yang bersangkutan
memerlukan sendiri tanah tersebut. Hak menumpang dilakukan
hanya terhadap tanah pekarangan dan tidak terhadap tanah
pertanian.

3. Tata Cara Memperoleh Hak Atas Tanah
Dalam Hukum Tanah Nasional disediakan berbagai cara memperoleh tanah
yang diperlukan baik perorangan maupun badan hukum. Tanah yang dikuasai
wajib dalam keadaan legal, baik untuk keperluan pribadi, kegiatan usaha
(bisnis) maupun untuk keperluan Instansi Pemerintah.

Adapun yang dimaksud dengan tata cara memperoleh hak atas anah
ini ialah prosedur yang harus ditempuh dengan tujuan untuk menimbulkan
suatu hubungan yang legal antara subjek tertentu dengan tanah tertentu. 112
Ada 3 faktor pokok yang mempengaruhi seseorang, badan hukum maupun
instansi pemerintah untuk menguasai tanah yang diperlukan, yaitu:
a. Status tanah yang tersedia.

b. Status hukum pihak yang hendak menguasai tanah tersebut.
c. Keinginan pemegang hak atas tanah yang diperlukan untuk melepas
tanahnya. 113

Dalam rangka menuju perolehan hak atas tanah yang secara legal, subjek
hukum perorangan maupun badan hukum harus memperhatikan asas-asas
dalam penguasaan tanah demi terciptanya perlindungan hukum pemegang
hak atas tanah, sebagai berikut :

112 Arie Sukanti Hutagalung, dan Nurwidari, Op cit, hlm. 66.
113 Arie Sukanti Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi
Suatu (kumpulan Karangan), cet. 2. (Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2002), hlm. 111.

79