Page 94 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
P. 94
Badan-badan hukum yang mempunyai perwakilan di
Indonesia. UUPA pada dasarnya tidak memuat ketentuan khusus
mengenai hapusnya hak pakai jika: 111
a. Jangka waktu berakhir.
b. Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena
sesuatu yang harus dipenuhi oleh pemegang haknya yang
bersangkutan dengan statusnya.
c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya
berakhir.
d. Dicabut untuk kepentingan umum.
e. Tanahnya musnah.
e) Hak Sewa
Pasal 44 UUPA menyebutkan bahwa:
a. Seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas
tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang
lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada
pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
b. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan;
1. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu.
2. sebelum atau sesudah tanah dipergunakan.
c. Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak
boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur
pemerasan.
Berdasarkan isi dari ketentuan Pasal tersebut dapat dikatakan
bahwa hak sewa adalah hak yang memberi kewenangan kepada
orang lain untuk menggunakan tanahnya. Perbedaannya dengan
hak pakai adalah dalam hak sewa penyewa harus membayar uang
sewa.
Hak sewa untuk bangunan harus dibedakan dengan hak
sewa atas bangunan. Dalam hal sewa untuk bangunan, pemilik
111 Effendi Perangin, Op cit, hlm 295
77
