Page 36 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

masyarakat adat, yang jelas tercantum di dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2)
Konvensi ILO 169, yang berbunyi sebagai berikut:

1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the
lands which they traditionally occupy shall be recognised. In addition,
measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of
the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but
to which they have traditionally had access for their subsistence and
traditional activities. Particular attention shall be paid to the situation
of nomadic peoples and shifting cultivators in this respect.
2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which
the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective
protection of their rights of ownership and possession.

Dalam pasal 14 tersebut jelas tercantum bahwa hak-hak kepemilikan
dan penguasaan atas tanah yang secara tradisional ditempati harus diakui.
Selain itu, tindakan-tindakan harus diambil untuk melindungi hak
masyarakat adat dalam menggunakan tanah yang bukan hanya dikuasai
oleh mereka tetapi dimana mereka sudah lama mempunyai akses secara
tradisional atas tanah tersebut. Keadaan orang-orang nomaden dan
peladang berpindah perlu diberikan perhatian secara khusus. Pemerintah
harus melakukan identifikasi terhadap tanah yang secara tradisional telah
dikuasai oleh masyarakat adat dan menjamin perlindungan yang efektif
terhadap hak-hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah mereka.
Di dalam hukum adat Indonesia dikenal dua jenis hak atas tanah,
yaitu hak persekutuan atas tanah, atau yang biasa disebut dengan hak
ulayat dan hak perorangan atas tanah. 36

a. Hak Ulayat
Hak Ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang
dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan
tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan
persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau untuk
kepentingan orang-orang di luar masyarakat hukum adat (orang asing/

36 Bambang Eko Supriyadi, 2013, Hukum Agraria Kehutanan, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm. 28

Hasil Penelitian dan Pembahasan 29