Page 32 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
P. 32
memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak
yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Kemudian untuk
melaksanakan fungsi informasi data fisik dan data yuridis dari bidang tanah
dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Dan
meskipun ketentuan mengenai terselenggaranya administrasi pertanahan
menjadi satu kesatuan dengan tujuan pendaftaran tanah untuk pemberian
informasi kepada pihak yang berkepentingan seperti yang tercantum di
dalam Pasal 3 huruf b, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan
pelaksanaan ketentuan tersendiri, yaitu setiap bidang tanah dan satuan
rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas
bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.
2. Kegiatan Pendaftaran Tanah
Kegiatan Pendaftaran Tanah (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) meliputi:
a. Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (initial registration):
Pengertian pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah
kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah. 31
b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (maintenance)
Pengertian pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah
kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data
yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat
ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang
terjadi kemudian. 32
31 Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
32 Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Tinjauan Pustaka 25
