Page 29 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

air dan ruang di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan
yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam
batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain
yang lebih tinggi.
b. Wewenang Khusus
Wewenang ini bersifat khusus, yaitu wewenang pemegang hak atas
tanah untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas
tanahnya. 28

C. Pendaftaran Tanah

1. Pengertian, Asas-Asas dan Tujuan Pendaftaran tanah

Pendaftaran berasal dari kata cadastre, suatu istilah teknis untuk suatu
record (rekaman), enunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau
lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah.
Kata ini berasal dari bahasa latin capistatrum yang berarti suatu
register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi.
Dalam artian yang tegas, cadastre adalah record (rekaman daripada
lahan-lahan, nilai daripada tanah dan pemegang haknya dan untuk
kepentingan perpajakan). Dengan demikian cadastre merupakan alat
yang tepat yang memberikan uraian dan identifikasi dari lahan tersebut
dan juga sebagai continous recording (rekaman yang berkesinambungan
daripada hak atas tanah). 29
Pengertian pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seperti yang tercantum
dalam Pasal 1 angka 1, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah

28 Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Universitas Terbuka, Jakarta,
hlm.445
29 A.P. Parlindungan, 1990, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm.
11-12

22 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan