Page 26 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula
pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. 22
Namun, meskipun Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa hak
menguasai negara lahir dari konsepsi hukum publik, seperti yang terdapat
di dalam bagian menimbang pada putusan uji materi undang-undang
ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi tidak memberi penolakan bahwa
hubungan negara dengan sumberdaya alam juga merupakan mengandung
hubungan keperdataan. Pengakuan Mahkamah Konstitusi atas adanya
unsur perdata dalam hak menguasai negara terlihat di dalam pertimbangan
yang ada dalam putusan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya
diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal
dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan
itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;
- Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus
diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara
yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas
rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud;
- Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan
penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi
perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian
penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan
oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah. 23

c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 3 UUPA, yaitu ”dengan
mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak
ulayat dan hak-hak pelaksanaan serupa itu masyarakat-masyarakat hukum
adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang
dan peraturan yang lebih tinggi”. 24

22 PUU Ketenagalistrikan, hlm 333
23 Ibid
24 Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria

Tinjauan Pustaka 19