Page 21 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang merupakan bentuk
implementasi Hak bangsa yang selanjutnya disebut hak Menguasai Negara.
Hak Bangsa merupakan hak yang paling tinggi dan meliputi semua
tanah yang ada di wilayah negara yang merupakan tanah bersama, bersifat
abadi, dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan lain atas tanah.
Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam pasal 1 ayat (1)
sampai ayat (3) UUPA. Hak bangsa Indonesia atas tanah ini mempunyai
sifat komunal, yang artinya semua tanah yang ada dalam wilayah negara
Indonesia merupakan tanah bersama rakyat indonesia yang telah bersatu
dengan bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UUPA). Selain itu mempunyai
sifat religius artinya seluruh tanah yang ada dalam wilayah Negara
Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1
ayat (2) UUPA). Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi,
yang artinya selama rakyat Indonesia bersatu dengan bangsa Indonesia
hubungannya akan terus berlangsung tiada terputus untuk selamanya. Sifat
abadi pulalah yang menjadikan dalam keadaan apapun dan bagaimanapun
tidak ada sesuatu kekuasaan yang dapat memutuskan dan meniadakan
eksistensi hubungan tersebut(pasal 1 ayat(3) UUPA).
Subyek (Pemegang Hak) pada Hak Bangsa adalah seluruh rakyat
Indonesia sepanjang masa yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia, yaitu
generasi-generasi yang akan datang. Untuk tanah yang dihaki ialah
12
semua tanah yang ada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Tidak
ada tanah yang merupakan res nullius.
13
Menurut Boedi Harsono, penyataan tanah yang dikuasai oleh Bangsa
Indonesia sebagai tanah bersama tersebut menunjukkan adanya hubungan
hukum di bidang Hukum Perdata. Hak Bangsa Indonesia dalam Hukum
Tanah nasional adalah hak kepunyaan, yang memungkinkan penguasaan
bagian-bagian tanah bersama dengan Hak Milik oleh warga negara secara
individual. 14
Aspek perdata berkaitan dengan unsur kepunyaan, yang apabila
diletakkan pada hak bangsa berarti memberikan kewenangan untuk

12 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm 267.
13 Ibid.
14 Boedi Harsono (II), Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya
dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001, Universitas Trisakti, Jakarta, Maret 2002, hlm 43, seperti
yang dikutip dalam Urip Santoso, 2006, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana,
Jakarta, hlm 77.

14 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan