Page 20 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

ada juga penguasaan yuridis yang meskipun memberi kewenangan untuk
menguasai secara fisik, tetapi penguasaan secara fisiknya berada pada
pihak lain.

Pihak lain itu dapat dengan sah menguasai tanah tersebut secara
fisik, seperti melalui hubungan sewa menyewa, tetapi dapat juga secara
tidak sah atau secara liar. Selain itu terdapat juga penguasaan yuridis yang
tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik, seperti
dalam hak tanggungan.
Hak Menguasai dari Negara juga berbeda dari jenis hak penguasaan
lainnya. Hak Menguasai dari Negara meliputi semua sumber daya agraria,
tanpa ada yang terkecuali (Pasal 33 ayat 3 UUD 45). Namun, Hak
Menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai
sumber daya agraria secara fisik dan menggunakannya seperti halnya hak
atas tanah, karena sifat Hak menguasai dari Negara semata-mata hukum
publik (semata-mata beraspek publik, yakni semata-mata kewenangan
mengatur), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2. Dalam hal Negara
sebagai penyelenggara Negara memerlukan tanah untuk melaksanakan
tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepadanya selaku
Badan Penguasa, melalui Lembaga Pemerintah yang berwenang, seperti
dengan hak pakai. Tanah diberikan kepada lembaga tersebut dengan suatu
hak atas tanah, untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, bukan sebagai
Badan Penguasa yang mempunyai Hak Menguasai yang disebut dalam
pasal 2 UUPA, tetapi sebagai badan hukum seperti halnya perorangan
dan badan-badan hukum perdata yang diberi dan menjadi pemegang
hak atas tanah.

2. Jenis (Sistematika) Hak Penguasaan atas Sumber Daya
Agraria

Menurut UUPA, hak-hak penguasaan agraria itu secara sistematis,
bisa diurutkan sebagai berikut:

a. Hak Bangsa Indonesia atas Tanah
Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang universal dan
merupakan subyek utama bagi penguasaan hak atas tanah, namun
dalam arti masih bersifat umum dan perlu diatur kemudian melalui

Tinjauan Pustaka 13