Page 22 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

mempunyai (entitlement to possess) secara bersama-sama atas sumber daya
agraria di dalam wilayah Indonesia. Di samping memiliki aspek perdata,
hak bangsa juga memiliki aspek publik yang memiliki unsur tugas
kewenangan (entitlement to control). Hal ini merujuk pada kewenangan
untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan sumber
daya agraria yang dipunyai bersama oleh seluruh bangsa.

b. Hak Menguasai Negara
Di zaman kolonial, semua tanah tak bertuan atau tanah kosong
dikuasai oleh negara, sehingga negara bertindak sebagai dominum
(pemilik tanah). Hal ini dimungkinkan supaya negara dapat menjual
hak penguasaan tanah kepada swasta. Ketentuan ini dituangkan di dalam
Pasal 1 Agrarische Besluid tahun 1870 yang mengatur mengenai asas
domein verklaring, dengan ketentuan bahwa semua tanah yang tidak dapat
dibuktikan dengan hak eigendom-nya adalah domein negara. 15
Setelah Indonesia merdeka, asas domein verklaring dihapuskan,
negara memiliki hak menguasai bukan memiliki. Hal ini dapat terlihat
di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang sangat jelas
membuktikan adanya penguasaan oleh negara sepenuhnya terhadap
adanya sumberdaya alam yang ada di bumi dan seluruh kekayaan alam
yang ada di dalamnya termasuk ruang angkasa diatasnya. Menguasai dapat
diartikan sebagai tujuan untuk menentukan dan memanfaatkan serta
mengambil manfaat dalam bentuk pengelolaan oleh penguasa.
Hak menguasai negara diatur di dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA, yang
memberi wewenang kepada Negara, yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang
Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air,
dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai
organisasi seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini
memberi wewenang untuk:

15 Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, 2010, Hukum Agraria Indonesia dalam
Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung, hlm. 15

Tinjauan Pustaka 15