Page 23 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
tersebut.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut
pada ayat 2 pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang
merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
(4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan
Peraturan Pemerintah.

Negara sebagai organisasi kekuasan tertinggi seluruh rakyat
melaksanakan tugas untuk mempimpin dan mengatur kewenangan bangsa
Indonesia (kewenangan publik). Subjek Hak Menguasai Negara adalah
Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat
Indonesia. Tanah yang dihaki dalam Hak Menguasai Negara meliputi
16
semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang
tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan. 17
Negara sebagai penerima kuasa harus mempertanggungjawabkan
kepada masyarakat Indonesia sebagai pemberi kuasa. Ada dua hal
18
yang dapat membatasi kewenangan negara atau Hak Menguasai Negara
ini. Pertama, pembatasan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar
1945. Pembatasan ini berupa hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh

16 Boedi Harsono, Op.Cit, hlm 271.
17 Ibid.
18 Maria S.W., Sumardjono, 1998, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep
Penguasaan Tanah oleh Negara, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas
Hukum UGM, Yogyakarta.

16 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan