Page 19 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan hutan maupun kawasan
hutan.
Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang
mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan
hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.
Dalam rumusan hukum kehutanan terdapat tiga unsur yang tercantum,
yaitu:

(1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis;
(2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan;
dan
(3) mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan
dan kehutanan. 11

B. Hak-Hak Penguasaan atas Sumber Daya Agraria

1. Pengertian Hak Penguasaan atas Sumber Daya Agraria
Hak penguasaan atas sumber daya agraria dapat diartikan sebagai
rangkaian kewenangan, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang
haknya untuk berbuat sesuatu mengenai sumber daya agraria yang dihaki.
Subyek hak dan kandungan kewenangan dan atau kewajiban atau larangan
pada masing-masing hak penguasaan inilah yang membedakan jenis hak
penguasaan yang satu dari hak penguasaan yang lainnya.
‘Penguasaan’ dan ‘Menguasai’ dapat mengandung aspek publik
dan/atau perdata. Aspek publik berisi kewenangan untuk mengatur
dan tugas/ kewajiban untuk mengelola, mengatur dan memimpin
penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan sumber daya
agraria, sedangkan aspek perdata menunjuk pada unsur kepunyaan (dapat
menguasai tanah tersebut secara fisik dan bisa melakukan perbuatan-
perbuatan hukum perdata terhadap tanah tersebut, seperti menjual,
membeli, meyewakan). Penguasaan atau menguasai dapat secara yuridis
dan atau dapat pula secara fisik. Penguasaan yuridis dilandasi hak,
dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada
pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi

11 Salim, H.S., 2004, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

12 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan