Page 15 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
P. 15

b)     Jenis Penelitian
                   Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu suatu
             penelitian yang bertujuan mendapatkan data sekunder, dengan cara
             melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur,
             karya-karya hukum, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan
             dengan penelitian.

             1.    Jenis Data
                   Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder.

             2.    Bahan Penelitian
                   Bahan kepustakaan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:


                   a)   Bahan hukum primer
                        Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat,
                        antara lain:

                        1)   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
                             Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
                        2)   Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
                             Kehutanan;
                        3)   Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012;
                        4)   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
                             Pendaftaran Tanah;
                        5)   Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor
                             5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah
                             Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
                        6)   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-
                             II/2013 tentang pengukuhan kawasan hutan.
                        7)   Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
                             Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala
                             BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/
                             Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/
                             SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan
                             Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan, tertanggal 17
                             Oktober 2014.






             8      Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20