Page 14 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
P. 14
a) Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu berupa pengumpulan
bahan-bahan baik dari peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum,
doktrin serta sumber-sumber terkait lainnya yang berkaitan dengan pokok
permasalahan.
Penelitian hukum normatif mencakup:
1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum 9
Dari kelima jenis penelitian di atas, penulisan hukum ini menelaah
sistematika hukum, sinkronisasi vertikal horizontal, dan juga melihat dari
sejarah hukum.
Dalam sistematika hukum, pengertian-pengertian dasar seperti;
subjek hukum, hak, kewajiban, peristiwa hukum, dll, harus terdapat
dalam perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena suatu perundang-
undangan lazimnya mengatur bidang kehidupan tertentu yang dikaitkan
dengan bidang-bidang tata hukum tertentu. Oleh karena itu, seharusnya
tiap perundang-undangan seharusnya secara sistematis mengatur dalam
pasal-pasal yang merupakan kaidah hukum. 10
Dari sisi sinkronisasi, peneliti akan menelaah bagaimana kaitan
antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah dan
hutan. Kaitan itu berupa kesesuaian atau harmonisasi antara berbagai
perundang-undangan tentang tanah dan hutan.
Dari sisi sejarah, peneliti akan menelaah mengenai sejarah
pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
tanah dan hutan, serta sejarah mengenai masyarakat adat dan hak-haknya
atas tanah.
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo
Persada, Jakarta, hlm.12
10 ibid, hlm.74
Pendahuluan 7