Page 11 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

negara yang dinyatakan secara sepihak bernafaskan “domain verklaring”
dalam kenyataannya masih diikuti oleh Kementerian Kehutanan. Padahal
penguasaan secara sepihak atas tanah adat dengan sistem semacam inilah
justru yang telah dinyatakan sebagai melanggar konstitusi oleh Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan MK 35 tersebut. Peraturan tersebut
mempersulit masyarakat adat untuk mendapatkan hak konstitusional
atas wilayah mereka. Singkatnya, peraturan tersebut bertentangan dengan
semangat yang ada dalam Putusan MK 35 .
5
Adapun respon Badan Pertanahan Nasional RI yang sementara
ini ada didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat. Intinya adalah pada keberadaan masyarakat
hukum adat, yang menurut Permen ini ditetapkan dengan peraturan
daerah. Beberapa pasal Permen Agraria tahun 1999 ini masih senafas
dengan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni tentang
pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat, tanah dan wilayah ulayat,
tatanan hukum adat dan kelembagaannya dengan syarat-syarat tertentu
6
yang sulit dipenuhi oleh masyarakat adat .
Selain hal itu, terdapat beberapa langkah lanjutan yang perlu disikapi
oleh BPN RI. Tanah hutan adat yang telah dikeluarkan dari hutan negara
memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum serta pendaftarannya.
Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 UUPA terdapat Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan
Peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jika
mengikuti mekanisme dan prosedur peraturan di atas, maka tanah adat
atau yang didefiniskan sebagai tanah ulayat dapat didaftarkan dalam
kegiatan ‘pendaftaran tanah pertama kali’ harus melalui ‘pembuktian

5 Yance Arizona, “Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan
Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor
10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten
Malinau”, dalam Wacana edisi 33, tahun XVI, 2014, hlm. 143–165.
6 Kajian kritis mengenai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun
1999 ini lihat, Siti Rachma Mary, Y. Arizona, dan N. Firmansyah, “Kajian Kritis atas Peraturan
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.” Kertas Kerja Epistema Institute
No.01/2012. Jakarta: Epistema Institute.

4 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan