Page 8 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

BAB I

PENDAHULUAN

“[R]ecently the Indonesian Constitutional Court has decided that
customary forest, or hutan adat, is not part of the state forest zone.
This decision marks an important step towards a full recognition of land
and resources rights of adat community and forest-dependent communities.
This will also enable Indonesia’s shift toward sustainable growth
with equity in its forests and peatlands sector.”
(Susilo Bambang Yudhoyono, 27 Juni 2013 )
1

A. Latar Belakang
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmennya
untuk memulai proses pendaftaran dan pengakuan hak atas tanah dan
wilayah adat masyarakat-hukum adat di Indonesia. Ia menyatakan dalam
suatu forum internasional, Tropical Forest Alliance 2020: Promoting
Sustainability and Productivity in the Palm Oil and Pulp & Paper Sectors
Workshop, di Jakarta, 27 Juni 2013.
Komitmen presiden merupakan respon atas putusan yang bersifat
final dan mengikat Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang
menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan bagian
dari wilayah adat. Putusan MK atas perkara nomor 35/PUU-X/2012
(dikenal dengan Putusan MK 35) keluar pada tanggal 16 Mei 2012.
Mahkamah Konstitusi menghasilkan beberapa putusan penting yang

1 Pidato ini bisa dilihat di website resmi presiden, http://www.presidenri.go.id/index.php/
eng/pidato/2013/06/27/2136.html