Page 4 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

PENGANTAR PENULIS

Penelitian ini mengkaji berbagai konsep hak penguasaan atas tanah
masyarakat hukum adat dan bentuk yang tersedia di dalam mengakui dan
melindungi hak atas tanah tersebut terutama di dalam kawasan hutan.
Penelitian ini dilatarbelakangi lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi
atas perkara nomor 35/PUU-X/2012 (dikenal sebagai Putusan MK
35) yang melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut
kepastian hukum dan hak masyarakat hukum adat mengakses tanah
secara formal melalui proses pendaftaran tanah terhadap hutan adat di
dalam kawasan hutan.
Laporan ini merupakan bagian dari hasil Penelitian Sistematis STPN
2014, oleh sebab itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Dr. Oloan
Sitorus
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STPN,
Dr. Sutaryono
3. Prof. Dr. Achmad Sodiki sebagai pembimbing penelitian,
4. Myrna Safitri, Ph.D. dan Noer Fauzi Rachman, Ph.D. selaku steering
committee yang telah memberikan masukan pada draft laporan,
5. Kawan-kawan di Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
STPN (Ibu Sabatari, Pak Sugi, Mbak Wulan, Mas Nazir, Mbak
Widhi) yang telah memfasilitasi dan membantu proses penelitian
multipihak ini,
6. Para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi
pengetahuannya.