Page 151 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 151
Saad, Sudirman, Tanah Terlantar Dalam Perspektifhukum Adat, Hukum
Islam dan Yurisprudensi, Hukum dan Pembangunan, Vol 21, No
1, Februari 1991.
Safitri, Hilma, Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Kabupaten
Batang (FPPB), Bandung: Yayasan Akatiga, 2010.
Safitri, Myrna A dan Tristam Moeliono, (Penyuting), Hukum Agraria
dan Masyarakat di Indonesia, Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven
Institute, KITLV, 2010.
Santoso, Urip, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta:
Kencana Perdana Media Grup, 2005.
Bambang Dipa Saragih, Analisis Yuridis Berlakunya PP No. 11 Tahun
2010 tentang penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
dan Permasalahan Yang Ditimbulkan, Premise Law Jurnal Vol 11
(2015): Volume XI Tahun 2015.
Sarjita, Haryo Budhiawan, Dian Aries Mujiburohman, Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI tentang Penetapan Tanah
Terlantar Sebagai Obyek Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha
Negara, (Studi Di Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten), Laporan
Penelitian Srategis Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tahun 2013
Sarjita, Kajian Yuridis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Serta Pengenaan Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku Pada BPN
dalam Upaya Pelaksanaan Kewenangan Daerah di Bidang
Pertanahan, Makalah Disampaikan Pada Diskusi Implementasi
PP Nomor 11 dan PP Nomor 13 Tahun 2010 di Kabupaten
Sleman, Op Room Kabupaten Sleman, 8 April 2010.
Sembiring, Julius, Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria.
Bhumi Vol. 2 No. 2 November 2016.
Setiaji, Heri dan Deden Dani Saleh, Belajar Dari Cilacap: Kebijakan
Reforma Agraria atau Redistribusi Tanah, Bhumi No. 39 Tahun
13, April 2014.
134 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
