Page 147 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 147
Azmi, Sabahuddin, Menimbang Ekonomi Islam, Bandung: Nuansa, 2005.
Bachriadi, Dianto, (ed), Dari Lokal Ke Nasional Kembali Ke Lokal:
Perjuangan Hak Atas Tanah di Indonesia, Cetakan pertama,
Bandung, Agrarian Resource Center (ARC) Books, 2012.
Badan Pertanahan Nasional RI. Reforma Agraria: Mandat Politik,
Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Untuk
Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Jakarta: BPN RI, 2007.
Bakar, Lastuti Abu, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum
dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika
Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013.
Dimyati, Khudzaifah, J. Djohansjah, Alexander Lay, Potret Profesionalisme
Hakim dalam Putusan, Laporan Penelitian Putusan Pengadilan
Negeri 2008, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Redistribusi Tanah, Rapat Kerja
Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Tahun 2019, Jakarta, 6-8 Pebruari 2019
Fitri, Ria, Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam,
Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII, Desember, 2011.
Garner, Bryan A (ed), Black’s Law Dictionary, Edisi Ketujuh, Amerika:
West Group, 1999.
Hadjon, Philipus M dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,
Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
_______, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina
Ilmu, 1987.
_______, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan
Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan Jabatan Guru
Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya, 1994.
_______, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid),
Jakarta: Pro Justitia, 1998.
130 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
