Page 143 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

melihat monitor untuk menunjukan batas-batas sengketa sehingga
dapat menyingkat waktu dan menghemat tenaga.
Tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan
jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas- batas obyek tanah yang
diterlantarkan dan untuk mengetahui penggunaan dan pemanfaatannya
sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Hasil pemeriksaan setempat
merupakan fakta yang ditemukan hakim, oleh karenanya mempunyai
daya kekuatan mengikat bagi hakim, maka pemeriksaan setempat
dapat “mengabaikan” aspek prosedur, apabila memang benar dalam
pemeriksaan setempat tanah sengketa benar-benar diterlantarkan.
Pada dasarnya negara memberikan hak atas tanah atau Hak
Pengelolaan kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan,
dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan
bagi Pemegang Hak-nya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan
masyarakat dan negara. Pemberikan hak diiringi kewajiban-kewajiban
dalam surat keputusan pemberian haknya. Karena itu Pemegang Hak
dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika menelantarkan tanahnya
maka telah diatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang
bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai
tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Banyak variabel yang menyebabkan pelantaran tanah, sehingga
untuk memenuhi unsur sengaja bahwa tanah tersebut diterlantarkan
tidak mudah untuk menertibkannya. Menurut Saragih menguraikan
beberapa kendala-kendala dalam menertibkan tanah terlantar, baik
yang bersifat teknis maupun non teknis. Kendala teknis operasional
merupakan kendala yang bersangkutan dengan pelaksanaan peraturan
yang akan dilakukan mulai dari identifikasi sampai dengan penetapan
tanah terlantar, adapun kendala teknis operasional adalah sebagai
berikut: 171
1. Kendala teknis operasional yang bersifat internal, umumnya
berkaitan dengan pelaksanaan peraturan yang terkait dengan

171 Bambang Dipa Saragih, Analisis Yuridis Berlakunya PP No. 11 Tahun 2010
tentang penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Permasalahan Yang
Ditimbulkan, Premise Law Jurnal Vol 11 (2015), Volume XI Tahun 2015

126 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar