Page 139 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

mengembangkan budidaya lele dumbo, Provinsi Jawa Timur melakukan
budidaya peternakan sapi, bunga hias, dan buah-buahan, Provinsi Jawa
Barat mengembangkan budi daya tanaman cabai keriting dan peternakan
kambing. Sementara Provinsi Jawa Tengah fokus pada pengembangan
padi organik, peternakan sapi, dan pengembangan tanaman obat.
Berbeda dengan daerah Pulau Jawa dan Sumatera, Provinsi Sulawesi
Tenggara melaksanakan reforma agraria dengan pemberdayaan nelayan
dan Provinsi Sulawesi Utara dengan menekankan pada pertanian
terpadu. Model akses reform sejatinya untuk mendukung ketahanan
169
pangan, bukan hanya sekedar membagi-bagi tanah, apalagi usaha-usaha dari
hasil redistribusi tidak mencukupi pangan/kebutuhan hidup sehari-hari.
Model pendayagunaan tanah terlantar lazimnya dengan cara
redistribusi tanah melalui pembagian sertipikat hak milik atas nama
perseorangan. Ada beberapa arternatif pendayagunaan tanah terlantar
170
melalui redistribusi tanah:
1.) Pemberian Sertipikat Hak Milik, kelebihannya sertipikat hak milik
memberikan kepastian hukum pemilikan tanah, merupakan hak
terkuat dan terpenuh diberikan kepada masyarakat. Keuntungan
pemberian sertipikat dapat mencegah sengketa tanah dan dapat
mengajukan jaminan utang dengan hak tanggungan atas tanah.
Sedangkan Kelemahannya hak milik dapat dengan mudah
diperjualbelikan, sehingga petani kembali tidak memiliki asset dan
akses terhadap tanah untuk mencapai kesejahteraan, serta tidak
adanya regulasi yang mengatur yang dapat mencegah penjualan
redistribusi tanah bekas tanah terlantar
2.) Hak Milik Koperasi Pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 21
ayat (2) UUPA dan PP Nomor 38 Tahun 1963. Keuntungannya

169 Waryanta, Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
Masyarakat Kecil Dalam Mendukung Ketahanan Pangan, Bhumi: Jurnal Agraria
dan Pertanahan, Vol. 2 No. 2 November 2016 hlm 187
170 Dian Aries Mujiburohman, Westi Utami, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar Eks PT.Perkebunan Tratak Batang, Hasil Penelitian Strategis Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional dalam Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria
(Yogyakarta: STPN Press, 2015) hlm 199-200. Lihat juga dalam Ketentuan
Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menyatakan bahwa subjek
reforma agraria terdiri atas orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan
hak kepemilikan bersama atau badan hukum.

122 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar