Page 135 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pengelolaan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah yang
dilaksanakan di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut: Pengaspalan
jalan; Kegiatan penggemukan sapi di Desa Ngaringan Kecamatan
Gandusari; Pembentukan kelompok-kelompok tani; Penyuluhan dan
bimbingan kepada peternak oleh Dinas Peternakan Kabupaten Blitar;
Penyediaan kredit oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 165

D. Tanah Terlantar Untuk Reforma Agraria
Penganturan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar
diatur dalam Pasal 15 PP No. 11 Tahun 2010, kemudian pengaturan
mengenai ketersediaan, kepastian , pengamanan, peruntukan dan
pengaturan peruntukan, basis data, pengawasan dan pengendalian,
pelaporan dan pembiayaan tanah negara bekas tanah terlantar dijabarkan
kedalam Perkaban No. 5 Tahun 2010.
Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan
masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis
negara serta untuk cadangan negara lainnya. Program strategis negara
antara lain untuk pengembangan sektor pangan, energi, perumahan
rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cadangan
negara lainnya antara lain untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk
kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan
tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali
masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

RPJMN 2015-2019 telah menyebutkan HGU yang telah berakhir
dan tanah terlantar berjumlah 0,6 juta hektar merupakan salah satu
kewenangan Kementerian ATR/BPN yang menyajikan data capaian
penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sampai dengan Tahun
2018, sebagai berikut.

165 Muhammad Ilham Arisaputra, Op. Cit, hlm 202.

118 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar