Page 133 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

tahap kedua 4.000 bidang, dengan perincian sebagai berikut: 159
a.) Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten
Lampung Selatan dengan target 1.500 bidang (tahap I), dan 261
bidang (tahap II), Desa Wates Way Ratai 3.223 bidang (tahap II).
b.) Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah
dengan target 800 bidang (tahap I), dan Desa Sidodadi 516 bidang
(tahap II).

Program PPAN di keempat desa ini, secara de facto sudah
dikuasai oleh masyarakat, Sehingga mekanisme penataan asset reform
yang dilakukan sesungguhnya lebih merupakan bentuk penguatan hak
masyarakat melalui redistribusi atas tanah yang statusnya adalah Tanah
Objek Landreform (TOL). Tidak ada penataan ulang atas struktur
penguasaan tanah yang ada, melainkan semua penduduk desa yang telah
menguasai tanah di lokasi yang termasuk dalam TOL akan menjadi
penerima manfaat program reforma agraria ini. 160
Skema pemberian akses di Desa Wates Way Ratai dan Pesawaran
Indah yang tanahnya subur dan potensi perkebunan kakaonya sangat
bagus. Misalnya dengan pelatihan budidaya coklat yang lebih baik,
pengolahan pasca panen, dan akses permodalan. Selain itu, khusus di
Desa Pesawaran Indah juga dikembangkan budidaya perikanan tawar
mengingat suplai air yang cukup baik. Sedangkan untuk Desa Sidodadi
dan Sidorejo yang tanahnya relatif kurang subur, budidaya kacang tanah
dan singkong serta usaha penggemukan sapi. Disamping itu, Pasca
sertifikasi PPAN, penjajakan kerjasama dilakukan dengan perusahaan
swasta/negara, perguruan tinggi, instansi pemerintah di antaranya
dibidang kemitraan produksi, pemasaran, pendidikan dan penyuluhan,
teknologi pasca panen, ketersediaan bibit dan air, peluang kredit dan
pembentukan kelompok. 161

159 Moh. Shohibuddin, Sundung Sitorus, Ahmad Nashih Luthfi, Rizal Razak, Laporan
Penelitian Pelaksanaan Uji Coba Program Pembaruan Agraria Nasional Di Provinsi
Lampung: Hasil Kunjungan Singkat Ke Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung
Tengah, Kerjasama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Koalisi Rakyat
Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Sajogyo Institute (SAINS), 2007, hlm 28.
160 Ibid, hlm 31,
161 Ibid, hlm 33.

116 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar