Page 129 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

atas tanah; dan menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah.
sedangkan Subjek Reforma Agraria dilarang menelantarkan TORA,
apabila Subjek Reforma Agraria mengalihkan hak atas TORA atau
mengalihfungsikan TORA, wajib mendapatkan izin Menteri melalui
kepala kantor pertanahan setempat.
Sementara untuk subjek berupa kelompok masyarakat dengan
hak pemilikan bersama atas tanah adalah hak milik yang diberikan
kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu atas
beberapa bidang tanah yang dimiliki secara bersama dan diterbitkan satu
sertipikat yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari
hak bersama, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak milik
bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.
Perpres juga menyatakan bahwa subjek TORA dapat berupa badan
hukum yang memenuhi persyaratan. Badan hukum ini dapat berupa
koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek
Reforma Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan
Hak Kepemilikan Bersama dan Badan Usaha Milik Desa.

C. Uji Coba Reforma Agraria

1. Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
Program redistribusi tanah di Kabupaten Cilacap merupakan
pelaksanaan reforma agraria terbesar pasca reformasi, dengan menyerahkan
sertipikat tanah seluas 284.122 hektar untuk 5.141 keluarga di Kecapatan
Cipari Cilacap yang ada di Desa Mekarsari, Sidasari, Caruy, Kutasari,
dan Desa Karangreja. Luas rata-rata lahan garapan yang diterima warga
adalah 500 m2. Model Reforma Agraria yang dikembangkan adalah
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan antara PT. Rumpun Sari
Antan dengan masyarakat. 153

Namun, sepertinya sudah menjadi kelaziman dalam redistribusi
tanah untuk masyarakat dengan adanya praktik penjualan atau
pengalihan lahan redistribusi tanah di bawah tangan, walapun dalam
sertipikat tidak dapat dipindah tangankan baik sebagian maupun

153 Kasus Cilacap, Landreform Terbesar Era Reformasi, http://kab-cilacap.atrbpn.
go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/kasus-cilacap-landreform-terbesar-
era-reformasi-16510.aspx), diakses tanggal 21 Januari 2019

112 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar