Page 125 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

6.) Srategi implementasi masih cenderung sektoral dan reformis,
dalam arti kelembagaan implementor belum lintas kementerian
dan tidak melibatkan organisasi tani. Kemudian, belum terdapat
Panitia Adhoc yang bertugas secara spesifik untuk melaksanakan
redistribusi dan mengawal pelaksanaan.
7.) Pendekatan agrobisnis yang masih digunakan dalam access reform.
Padahal, KPA mencatat terdapat berbagai terobosan strategi yang
sebenarnya berpeluang dilakukan pemerintah dalam kebijakan
redistribusi 9 juta hektar, agar setidak-tidaknya kebijakan mampu
berjalan efektif dan tidak melenceng terlampau jauh dari amanat-
amanat UUPA 1960. Beberapa inovasi tersebut adalah, pematangan
rencana redistribusi, termasuk didalamnya pembahasan terkait
konflik, bank tanah hingga sertipikasi. Kemudian, evaluasi hak-hak
atas tanah di Jawa, sekaligus meminimalisir penguasaan tanah dari
PTPN, Perhutani dan swasta, mengingat jumlah penduduk di Jawa
sangat padat.

B. Babak Baru Reforma Agraria
Secara konseptual, reforma agraria dapat dibedakan menjadi 2
(dua) pengertian, sebagai berikut: a) reforma agraria dalam pengertian
redistribusi tanah, yaitu pembagian tanah untuk petani yang tidak
memiliki tanah; dan b) reforma agraria dalam pengertian perombakan
sistem pertanahan dan pengelolaan pertanahan nasional.

Reforma Agraria dalam arti luas meliputi pelaksanaan
pembaharuan hukum agraria; penghapusan hak-hak asing dan konsesi-
konsesi kolonial atas tanah; mengakhiri penghisapan feodal secara
berangsur-angsur; perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan
tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan
tanah; perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya secara berencana, sesuai dengan daya
kesanggupan dan kemampuannya. AP. Parlindungan berpendapat
150
bahwa land reform adalah bukan sekedar membagi bagi tanah, ataupun
bersifat politis, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk reformasi

150 Badan Pertanahan Nasional (BPN), Reforma Agraria Mandat Politik, Op.Cit, h 17.

108 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar