Page 130 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

keseluruhan selama 10 Tahun. Demikian juga terjadi pada redistribusi
tanah di Cipari, praktik ini dilakukan sesudah ada kapling-kapling
bahkan sebelum tanah itu dibagikan sertipikatnya, dengan beragam
alasan misalnya, tanah yang direditribusikan jauh dari tempat tinggalnya;
dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari; karena tidak ada modal untuk
mendayagunakan tanahnya; karena luasan tanahnya yang di dapat
tidak mencukupi kebutuhannya, tanahnya tidak dapat ditanami karena
tandus; disebabkan karena sangat kurangnya kesadaran masyarakat atas
hakikat tujuan program landreform; kurang matangnya perencanaan
dan persiapan dari penyelenggara kegiatan redistribusi tanah, tanpa
dikuti program lanjutan (access reform).
Permasalahan lainnya adalah adanya benturan kepentingan antara
masyarakat, NGO, Pemerintah, siapa yang layak mendapatkan tanah,
berapa luasannya, saling mengklaim subyek yang berhak menerima
redistribusi tanah. Misalnya apakah calon penerima tanah redistribusi
diperbolehkan di luar kecamatan, padahal calon penerima kategori
keluarga miskin dan dekat dengan tanah yang akan diredistribusi,
walaupun ketentuan undang-undang tidak diperbolehkan, karena
terkena ketentuan tanah absentee.
Pembatasan sampai 10 Tahun untuk tidak diperjual belikan ini
mempunyai maksud: Pertama, tanah tidak dijual kembali oleh petani
penerima kepada pihak ketiga, sehingga tidak akan terjadi rekonsentrasi
kepemilikan tanah; Kedua, tidak dijaminkan dengan hak tanggungan ke
lembaga keuangan, baik Bank maupun bukan Bank, yang dikwatirkan
apabila terjadi wanprestasi di kalangan petani, yang berakhir dengan
disitanya aset berupa tanah tersebut; Ketiga, dengan tidak ada jalan
lain baik untuk menjual maupun menjaminkan tanah dari redistribusi
tersebut, maka tanah akan dikelola sendiri oleh masyarakat yang menerima
redisribusi tidak akan beralih pada pihak lain yang bukan penerima
redistribusi tanah; dan Keempat, tanah yang telah menghasilkan untuk
kebutuhan petani akan dipertahankan oleh petani sendiri karena selain
menghasilkan untuk kebutuhan juga mempunyai hubungan spiritual
antara petani pengelola tanah dengan tanah yang dikelolanya. 154

154 Diyan Isnaeni, Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam
Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, Masalah-Masalah Hukum,
Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, hlm 314.

BAB V Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Reforma Agraria 113