Page 126 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 126
hubungan antara manusia dengan tanah yang lebih manusiawi. 151
Pada 24 September 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan
Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perpres tersebut
sebagai komitmen pemerintah untuk melaksanakan penataan aset
dan akses agraria yang telah diamanatkan dalam TAP MPR NO. IX/
MPR/2001 dan UUPA. Percepatan reforma agraria ini didukung
dengan terbitnya Perpres tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan (Perpres No 88 Tahun 2017), dan Penundaan dan
Evaluasi Peizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas
Perkebunan Sawit (Inpres No. 8 Tahun 2018).
Perpres No. 86 Tahun 2018 mendefinisikan Reforma Agraria
sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset
dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan aset dilakukan
melalui redistribusi tanah pertanian dan non-pertanian, sedangkan
legalisasi aset dilakukan melalui sertipikasi tanah. Reforma Agraria
bertujuan untuk: mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan
tanah dalam rangka menciptakan keadilan; menangani Sengketa dan
Konflik Agraria; menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; menciptakan lapangan
kerja untuk mengurangi kemiskinan; memperbaiki akses masyarakat
kepada sumber ekonomi; meningkatkan ketahanan dan kedaulatan
pangan; dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
Perpres ini terdiri dari 10 Bab memuat ketentuan mengenai: i)
Penyelenggaraan Reforma Agraria; ii) Penanganan sengketa dan konflik
agraria; iii) Kelembagaan Reforma Agraria; iv) Kewajiban dan larangan
bagi penerima Tanah Reforma Agraria; v) Pendanaan Reforma Agraria;
vi) Pelaporan; vii) Peran Serta Masyarakat.
Perpres Reformasi Agraria menekankan pada konsep redistribusi
tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah dengan membagikan
151 A.P. Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem Hukum UUPA, (Bandung:
Mandar Maju, 1989), hlm 60.
BAB V Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Reforma Agraria 109
