Page 122 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019. Program tersebut bertujuan agar setiap
warga negara mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah, sebagai
tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan
secara layak. Program-program prioritas pelaksanaan reforma agraria
dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah
maupun bekerjasama secara sinergis dan lintas-sektor, serta dikendalikan
dan dikordinasikan oleh Kantor Staf Presiden bersama Kementerian
Koordinator Perekonomian. Pelaksanaan Reforma Agraria dikendalikan
Kantor Staf Presiden (KSP), sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.
Agenda Reforma Agraria dicanangkan seluas 9 juta hektar,
Kementerian ATR/BPN menargetkan sekitar 9 juta hektar berupa:
(a) legalisasi aset 4,5 juta hektar untuk tanah transmigran yang belum
bersertipikat 0,6 juta hektar, dan untuk legalisasi aset 3,9 juta hektar,
dan (b) redistribusi tanah 4,5 juta hektar dari HGU dan tanah terlantar
0,6 juta hektar, dan dari pelepasan kawasan hutan 4,1 juta hektar.

Tabel 9. Realisasi Pelaksanaan Reforma Agraria 2018

Tanah Reforma Agraria Target (bidang) Capaian (Bidang)
Sertipikasi Tanah 100.076 bidang 42,334 bidang (42,3%)
Transmigrasi
Legalisasi Aset
Sertipikasi tanah 7.000.000 bidang 5.453.772 bidang
masyarakat (77,9%)
HGU Habis, Tanah 350.650 bidang 282.337 bidang
Terlantar, Tanah (80,52%)
Redistribusi Negara lainnya
Tanah
Pelepasan Kawasan 4,1 juta ha 1.001.454 bidang
Hutan (24,3%)
Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Redistribusi Tanah, Rapat Kerja
Nasional Kementerian ATR/BPN Nasional Tahun 2019, Jakarta, 6-8
Pebruari 2019
Dalam prakteknya pemerintah lebih mengedepankan program
legalisasi tanah melalui sertipikasi tanah untuk masyarakat dibandingkan
program Reforma Agraria lainnya. Legalisasi Aset 4,5 juta hetar, setengah
dari program reforma agraria masih dipersoalkan oleh para pengiat
agraria, karena dianggap tidak ada kaitannya dengan reforma agraria.

BAB V Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Reforma Agraria 105