Page 117 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

program seperti, transmigrasi, PIR, PIR-Trans, dsb. Kegiatan
131
pembagian tanah landreform yang telah dilaksanakan mencapai
1.159.527,273 hektar dengan jumlah penerima 1.510.762 keluarga
petani, dan masing-masing keluarga rata-rata menerima 0,77 hektar,
tanah berasal dari kelebihan batas maksimum, absentee dan bekas tanah
swapraja; tanah yang telah ditegaskan menjadi landreform; tanah
landreform yang telah diredistribusi, namun penerima manfaatnya tidak
memenuhi kewajibannya; tanah yang dikuasai langsung oleh negara;
tanah partikelir/eigendom.
132
Penerima landreform terdiri dari 9 prioritas, berdasarkan urutan-
urutan prioritas petani yang paling membutuhkan dan paling perlu
untuk didahulukan, yaitu: i) Penggarap yang mengerjakan tanah yang
bersangkutan; ii) Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan
tanah yang bersangkutan; iii). Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah
yang bersangkutan; iv). Penggarap yang belum sampai tiga Tahun
mengerjakan tanah yang bersangkutan; v) Penggarap yang mengerjakan
tanah pemilik; vi) Tanah untuk kepentingan pemerintah; vii) Penggarap
yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; vii) Pemilik yang luas
tanahnya kurang dari 0,5 hertar; ix) Petani atau buruh tani lainnya. 133
Namun, dalam pelaksanaannya landreform mengalami kegagalan.
Lahirnya UUU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, UU
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disusul
dengan Perpu No. 56 Tahun 1961 yang memandatkan pelaksanaan Land
reform dan Infrastruktur kelembagaan, juga lahir Keputusan Presiden
No. 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform
dan Guna memperlancar pembiayaan dan pemberian fasilitas kredit,
serta Pasal 16 PP No. 224 Tahun 1961 mewajibkan dibentuknya suatu
badan hukum otonom berupa Yayasan Dana Land reform. Meski telah
demikian lengkap bangunan kelembagaan yang dibentuk, di tingkatan

131 Ibid, hlm 7.
132 Ali Imron, Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria dan
Capaian Pragmatisnya, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.5, No.2 Desember 2014, hlm
116.
133 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian
Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

100 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar