Page 112 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya (Pasal 61).
Cacat hukum administrasi antara lain: a) kesalahan prosedur dalam
proses penetapan dan/atau pendaftaranhak tanah; b) kesalahan prosedur
dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti;
c) kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau
pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; d) kesalahan prosedur dalam
proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas; e) tumpang
tindih hak atau sertipikat hak atas tanah; f) kesalahan subyek dan/
atau hak; dan g) kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-
undangan (Pasal 62). Berkaitan dengan pembatalan sertipikat hak atas
tanah karena cacat administrasi ini sangat jarang dilaksanakan oleh BPN,
meskipun telah sekian banyak masyarakat meminta hal tersebut melalui
surat-surat pengaduan yang diajukan ke Kantor Pertanahan, Kanwil
BPN ataupun BPN RI, BPN tidak memiliki keberanian membatalkan
sertipikat hak atas tanah meskipun mengetahui bahwa telah ada
kekeliruan dalam penerbitannya.
Sertipikat hak atas tanah dikatagorikan golongkan sebagai KTUN.
Pelanggaran terhadap salah satu dari asas peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau AUPB, baik yang bersifat, wewenang, substansial
maupun prosedural sudah cukup bagi Hakim untuk membatalkan
suatu KTUN. Akibat yang ditimbulkan apabila KTUN dibatalkan
atau dinyatakan tidak sah oleh PTUN adalah dikembalikan kepada saat
semula sebelum dibuatnya Keputusan dan keputusan itu dianggap tidak
pernah ada, itu berlaku mulai dari saat tanggal dibuatnya Keputusan
yang dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

BAB IV Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya 95