Page 109 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 109
kebijakan terkait status kawasan yang dalam proses permohonan
pelepasan kawasan hutan serta adanya perbedaan pendapat hukum
antara Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dengan Kementerian
Kehutanan tentang status kawasan yang menimbulkan ketidakpastian
hukum.
Berdasarkan kenyataan di atas BPN menerbitkan Keputusan
Nomor 1 dan 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013
tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha
Nomor 44/Lamandau dan HGU Nomor 43/Sukamara Atas Nama PT
Sumber Mahardhikagraha.
Dalam Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT ditemukan
fakta-fakta hukum bahwa: Pertama, sesuai Ketentuan Pasal 7 huruf
d menyebutkan bahwa Panitia Identifikasi dan penelitian harus
melaksanakan pemeriksaan fisik, ternyata mengungkapkan bahwa Panitia
C pada saat itu tidak masuk ke areal ke dua HGU yang ditetapkan sebagai
tanah terlantar dengan alasan bahwa pemeriksaan ini hanya formalitas;
Kedua, jumlah tanah yang diterlantarkan terjadi pengurangan sesuai
dengan hasil laporan pemantauan dan evaluasi. Hal itu berarti bahwa
Penggugat telah beritikad baik untuk melaksanakan surat Peringatan
tersebut. Surat peringatan dalam jangka waktu satu bulan setelah ditegur
harus ada suatu progress terhadap suatu kegiatan kemajuan daripada
sebelum ditegur, apabila izin lokasi luasnya sampai 20.000 hektar, maka
tidak mungkin seluruhnya selesai dalam jangka waktu satu bulan, jadi
sepanjang sudah dimulai dilakukan kegiatan awal maka dianggap sudah
melaksanakan teguran dan tidak perlu surat teguran yang kedua kecuali
dia tidak melaksanakan teguran sama sekali; ketiga tidak mengerjakan
tanah secara maksimal karena adanya Surat Perintah dari Bupati
Lamandau perihal penghentian pembukaan lahan, adanya konflik antar
masyarakat dan adanya penetapan lahan tersebut sebagai kawasan hutan
sehingga harus dilakukan pelepasan kawasan hutan.
3. Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah
Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat. Meskipun dalam UUPA tidak
92 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
