Page 104 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

8 ayat (2) huruf (c) Perkaban No. 4 Tahun 2010, diperoleh fakta hukum,
bahwa sebelum melakukan identifikasi serta penyelidikan terhadap
tanah Sertipikat HGU No. 05 Tanggal 20 Juli 2001, luas 8.119,25
hektar, sehingga proses penerbitan sengketa menjadi cacat prosedural,
maka sengketa harus dinyatakan batal serta mewajibkan tergugat untuk
mencabutnya.
Ditingkat banding dengan Putusan No. 02/B/2014/PT.TUN.
JKT, membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.
71/G/2013PTUN.JKT dan diperkuat dengan Putusan Tingkat Kasasi
dengan Putusan No 409 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014
tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Namun ditingkat
Peninjauan Kembali No. No. 126 PK/TUN/2016 mengkuatkan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 71/G/2013/PTUN.
JKT, amar putusannya menyatakan batal dan mencabut Surat Keputusan
Penetapan Tanah Terlantar No. 60/PTT-HGU/BPN RI/2013, tentang
Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari HGU 05/Bangka atas nama
PT. Swarna Nusa Sentosa, karena tidak memenuhi persyaratan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu cacat
hukum dalam hal prosedural dan harus dibatalkan.

D. Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dengan
Alasan Cacat Yuridis dalam Aspek Subtansi

1. Kasus HGB PT Sinar Waluyo
Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala BPN No.
72 dan 15/PTT-HGB/BPN RI/2014 tentang Penetapan Tanah Terlantar
yang Berasal dari HGB No. 10/Tondo dan No. 09/Tondo atas nama PT.
Sinar Waluyo terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota
Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Penggugat mendalilkan, secara materiil tidak dapat dikategorikan
sebagai obyek tanah terlantar, karena: Pertama, sudah mengusahakan dan
memanfaatkan bidang-bidang tanah HGB miliknya dengan bukti telah
memperoleh ijin lokasi dan site plan/rencana tapak pada Tahun 2008
yang telah mendapatkan persetujuan dari Walikota Palu berikut intansi-
instansi yang berwenang; Kedua, Penggugat tidak dapat melanjutkan

BAB IV Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya 87