Page 102 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Perkaban
No. 4 Tahun 2010 jo Pasal 8 PP No. 11 Tahun 2010.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 13/G/2012/
PTUN-SRG di perkuat dengan Putusan Banding Nomor 251/B/2012/
PT.TUN.JKT dan Putusan Kasasi Nomor 260 K/TUN/2013,
menyatakan pengujian prosedur/formal, telah terbukti terdapat tahapan-
tahapan yang tidak dipatuhi, oleh karenanya atas Keputusan TUN yang
disengketakan terbukti pula mengandung cacat yuridis, maka pengujian
dari segi substansi/material tidak dipertimbangkan lagi dan Keputusan
TUN yang disengketakan yang dikeluarkan dinyatakan batal.
3. Kasus HGU PT Swarna Nusa Sentosa

Surat Keputusan yang menjadi sengketa yang dimohonkan batal
atau tidak sah oleh Penggugat serta mewajibkan Tergugat (Kepala BPN)
untuk untuk mencabutnya adalah Keputusan Kepala BPN No. 60/PTT-
HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal
dari HGU No. 05/Bangka atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, terletak
di Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
Penggugat memiliki HGU Nomor 05/Bangka seluas 8.119,25
hektar telah ditanami seluas kurang lebih 5.000 hektar dan sisanya sampai
saat ini dalam proses pengerjaan Land Clearing (pengembangan), sejak
Tahun 2011 sampai telah dibuka kurangh lebih 1.200 hektar, sehingga
total luas lahan perkebunan yang telah diselesaikan kurang lebih 6.200
hektar.
Penggugat telah menguasai hampir keseluruhan lahan dalam
wilayah HGU dan telah dikerjakan/dimanfaatkan sebagai Perkebunan
Kelapa Sawit sesuai dengan pemberian haknya. HGU tersebut telah
dilekatkan Hak Tanggungan sebanya 2 (dua) kali, yaitu kepada PT. Bank
Negara Indonesia pada Tahun 2005, namun sudah hapus pada Tahun
2008, dan pada Tahun 2008 kembali dilekatkan Hak Tanggungan
kepada PT. Bank Niaga

Dasar dan alasan gugatannya bahwa pada waktu pembuatan
Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Terlantar harus dihadiri

BAB IV Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya 85