Page 103 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

oleh dan ditandatangani oleh Penggugat dan/atau Kuasa Penggugat,
sedangkan patut diketahui bahwa pembuatan Berita Acara tersebut tidak
pernah dihadiri oleh Penggugat dan/atau Pihak yang diberikan Kuasa
secara tertulis oleh Penggugat, tidak dilibatkan saat dilakukan identifikasi
dan penelitian tersebut, sebagaimana format Lampiran 4 dari Perkaban.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 71/G/2013/PTUN-
JKT Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:
1.) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung telah
dilakukan penelitian dan identifikasi bersamaan dengan Panitia
C karena tanah tersebut diindikasikan diterlantarkan, dan dari
peneltian dan penyelidikan tersebut disimpulkan hanya seluas
3.170,13 hektar telah diterlantarkan oleh Penggugat;

2.) Kantor Wilayah BPN telah memberitahukan Pihak Penggugat
sesuai surat tertanggal 20 April 2011, Nomor 94/19.03/IV/2011,
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, namun
telah dibantah oleh Penggugat,
3.) bahwa ia tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan tersebut
dan juga Tergugat tidak bisa membuktikan dengan cara apa dan
bagaimana surat tersebut dikirim kepada Penggugat, serta juga
tidak ada tanda terima dari surat tersebut;
4.) Ternyata Sertipikat HGU telah dilekatkan Hak Tanggungan
sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kepada PT. Bank Negara Indonesia
pada Tahun 2005, namun sudah hapus pada Tahun 2008, dan pada
Tahun 2008 kembali dilekatkan Hak Tanggungan kepada PT. Bank
Niaga Tbk, ternyata Pihak PT. Bank Niaga Tbk. Sebagai pemegang
Hak Tanggungan terhadap tanah Sertipikat HGU, tidak pernah
diberitahu melalui surat oleh Kantor Wilayah BPN untuk dimintai
keterangan bahwa tanah tersebut terindikasi terlantar, karena Pihak
PT. Bank Niaga Tbk. sangatlah terkait dan juga tidak menggunakan
cara lain untuk memberitahukan kepada Penggugat atau kepada
PT. Bank Niaga Tbk.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila dihubungkan antara
ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (c) PP No. 11 Tahun 2010 juncto Pasal

86 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar