Page 98 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

dituangkan dalam bentuk sebagaimana telah ditetapkan dalam
peraturan yang menjadi dasar hukum dibentuknya ketetapan
administrasi itu. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan
ketetapan administrasi itu harus dipenuhi. Jangka waktu
ditetapkan antara adanya hal-hal atau keadaan yang menyebabkan
dibentuknya ketetapan administrasi dan diberikannya ketetapan
administrasi itu kepada yang mengajukan permohonan untuk
ketetapan administrasi itu, tidak boleh dilampaui”. 120
Aspek Prosedur dalam penertiban tanah terlantar diatur dalam
Pasal 4 s/d Pasal 13 PP No. 11 Tahun 2010, dan diperjelas dalam Pasal 3
Perkaban No. 4 Tahun 2010.

2. Kasus HGB PT Pondok Kalimaya Putih
PT. Pondok Kalimaya Putih (Penggugat) adalah perusahaan yang
bergerak dalam bidang usaha jasa akomodasi dan jasa rekreasi dan hiburan
(lapangan golf dan taman wisata alam), serta pembangunan rumah
peristirahatan (villa, bungalow dan cottage) di Pulau Sangiang Kabupaten
Serang, Provinsi Banten. Dalam upaya merealisasikan usahanya sejak Tahun
1993 telah mulai melakukan pembebasan atas tanah-tanah Hak Milik dan
Hak Milik Adat dari penduduk/pemilik asal tanah, atas usahanya tersebut,
diberikan sertipikat HGB No. 21, 22, 23, 24, masing-masing berlaku 30
Tahun dengan berakahirnya hak Tanggal 9 Maret 2024.

Tabel 8. Pemberian HGB PT. Pondok Kalimaya Putih
No Badan Hukum No. HGB Luas
1 21 122.000 m2
2 PT. Pondok Kalimaya Putih 22 24.500 m2
3 23 435.900 m2
4 24 1.896.000 m2

Pada Tahun 1995, telah mulai melakukan pembangunan sarana
dan prasana wisata, baik di Pulau Sangiang itu sendiri maupun di
darat (di pantai anyar), antara lain: (i) membangun marina/pelabuhan
untuk sandaran kapal wisata/kapal penumpang di Pulau Sangiang, (ii)
membangun marina/pelabuhan di Pantai Anyar), (iii) membeli kapal

120 Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 101

BAB IV Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya 81