Page 101 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

atas juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
sebagaimana yang tersebut dalam doktrin, yaitu melanggar: Asas audi et
alterem partem, Asas Pemberian Alasan, Asas Kecermatan.
Dalam pertimbangannya Pengadilan berkesimpulan dari segi
prosedur/formal terdapat tahapan-tahapan yang tidak dipatuhi sebelum
mengeluarkan Keputusan yang disengketakan. Pengujian dari segi
prosedur/formal ini, adalah dengan cara mempedomani ketentuan
Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 PP No. 11 Tahun 2010 dan diperjelas
dalam Pasal 3 Perkaban No. 4 Tahun 2010, yaitu yang pada pokoknya
membagi tahapan sebelum penetapan tanah terlantar dikeluarkan.
Dalam pertimbangnya Majelis Hakim menyatakan bahwa:
1.) Tahapan inventarisasi tanah terlantar atas terindikasi terlantar
pada tanah HGB No. 23, 24, 22, tidak berdasarkan pada sumber
informasi yang jelas, tidak berdasarkan laporan Kepala Kantor
Pertanahan, laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari
masyarakat atau pemegang hak sebagaimana yang telah diatur
dalam Pasal 4 ayat (2) Perkaban No. 4 Tahun 2010;

2.) Tidak ada analisis hasil inventarisasi untuk menyusun dan
menetapkan target yang dilakukan indentifikasi dan penelitian dari
Kepala Kantor BPN Provinsi Banten sebagaimana yang telah diatur
dalam Pasal 7 ayat (3) Perkaban No. 4 Tahun 2010;
3.) Tidak ada Laporan hasil identifikasi dan penelitian dengan format
lampiran 3 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf g Perkaban No. 4 Tahun 2010;
4.) Laporan akhir indentifikasi dan penelitian tanah, hanya untuk
atas tanah HGB No. 21, 22,23, sedangkan HGB No. 24 tidak ada
laporanya.

5.) Pengumuman peringatan I, tidak dapat dimaknai sebagai tahapan
peringatan dan pemberitahuan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat
(1) Perkaban No. 4 Tahun 2010, karena waktu pengumuman
peringatan I tersebut adalah sama dengan waktu pemberitahuan
akan dilakukan identifikasi dan penelitian lapangan.
6.) Peringatan II dan III tidak sesuai dengan format lampiran 7 dan 8

84 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar