Page 106 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

kemudian diteliti dan dievaluasi oleh Panitia, selanjutnya diberitahukan
dan diberikan peringatan kepada pemegang hak dari peringatan I, II dan
III, apabila masih tetap tidak diindahkan, maka Kepala Kantor Wilayah
BPN mengusulkan kepada Tergugat agar tanah tersebut ditetapkan
sebagai tanah terlantar, maka Pengadilan berpendapat secara prosedur
penerbitan keputusan tanah terlantar telah sesuai dengan prosedur yang
ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Pertimbangan secara substansi; Pertama, terdapat fakta HGB No.
9/Tondo dan HGB No. 10/Tondo yang masih berlaku sampai dengan
Tahun 2019, telah mengusahakan dan telah mendapat izin prinsip/lokasi
di atas tanah seluas 100 Ha dari Gubernur sejak Tahun 1988 di Desa
Tondo untuk pembangunan perumahan dan telah pula mempunyai
master plan perumahan dan site plan/rencana tapak yang telah disetujui
oleh Walikota Palu, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral dan
Kepala Bappeda Palu untuk pembangunan perumahan pada Tahun
2008;
Kedua, Penggugat telah mendapatkan Surat Perintah Kerja
dari Walikota Palu untuk Pembangunan Gedung Pemerintahan dan
Perumahan Dinas Karyawan Pemerintah Palu di Kelurahan Tondo
pada Tahun 2000. Penggugat juga telah mendapat surat perintah kerja
untuk pembangunan pasar dan pertokoan berlokasi dan pembangunan
terminal Kelurahan Tondo pada Tahun 2000. Penggugat telah membuat
perjanjian dan kesepakatan bersama dengan Walikota Palu dan Ketua serta
Wakil Ketua DPRD Kota Palu untuk Pembangunan Perumahan DPRD
Kota Palu pada Tahun 2003; Ketiga, bahwa sebagian lokasi tanah yang
ditetapkan sebagai tanah terlantar sudah dibangun Perumahan Bhumi
Roviga dan beberapa telah dipecah-pecah menjadi atas nama konsumen
perumahan Bhumi Roviga sudah mendapatkan izin rekomendasi
pemanfaatan tenaga kerja asal Pulau Jawa, rekomendasi penyambungan
listrik dari Perusahaan Umum Tenaga Listrik Negara dan perpanjangan
waktu penyediaan KPR dari Bank Tabungan Negara. Sehingga tidak
benar data dalam berita acara Panitia C tanggal 13 September 2011 yang
menyimpulkan bahwa tanah HGB No. 10/Tondo tidak diusahakan,

BAB IV Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya 89