Page 108 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 108
2. Kasus HGU PT. Sumber Mahardhika Graha
PT. Sumber Mahardhika Graha adalah perusahaan yang bergerak
di bidang perkebunan dan memiliki lokasi usaha di Provinsi Kalimantan
Tengah seluas +17.667,49 hektar yang mencakup wilayah (i) Desa
Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau dengan HGU No. 43, seluas
7.282,15 hektar dan HGU No. 44 seluas 10.375,34 hektar, masing-
masing dengan masa berlaku hingga 24 September 2037.
Alasan Pemegang Hak menelantarkan tanah dengan luas 5.232,74
hekatar dari 7.292,15 Ha disebabkan adanya permasalahan berupa:
a.) Areal seluas 5.232,74 hektar dikuasai oleh masyarakat dan dari luasan
tersebut 400 hektar telah ditanami masyarakat dengan Kelapa Sawit;
b.) Sulitnya negoisasi pembebasan lahan serta ganti rugi dengan
masyarakat dan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan
negoisasi kepada masyarakat agar dapat dilakukan pembebasan lahan
dan pembayaran ganti rugi;
c.) Areal seluas 893,43 hektar telah dilakukan pembebasan dan ganti
rugi di Tahun 2010 dan 2011 dan selanjutnya akan dilaksanakan
land clearing yang dilanjutkan dengan penanaman;
d.) Adanya Surat Bupati Lamandau No. EK.450/196/X/2010 tanggal
26 Oktober 2010 perihal penghentian kegiatan pembukaan lahan
dan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan negoisasi kepada
masyarakat agar dapat dilakukan pembebasan lahan dan pembayaran
ganti rugi;
e.) Areal yang sebelumnya masuk Kawasan Pengembangan Produksi
(KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Pengembangan Lainya
(KPPL), walaupun pada saat itu telah terbit HGU harus melakukan
permohonan pelepasan kawasan hutan, sehingga kegiatan
perkebunan di areal tersebut bisa berjalan. Namun setelah adanya
surat dari Menteri Kehutanan yang diberlakukan retroaktif artinya
berlaku sejak Tahun 2000 keatas sehingga ada beberapa perusahaan
yang berhenti melakukan kegiatan karena perlu mengurus pelepasan
kawasan hutannya dan keperluan ijin pelepasan hutan.
f.) Hambatan pemanfaatan tanah HGU karena adanya perubahan
BAB IV Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya 91
