Page 110 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

menyebut sertipikat tanah, namun disebutkannya “surat tanda
bukti”. Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sudah
sering ditafsirkan sebagai sertifikat tanah. PP No. 24 Tahun 1997
121
merumuskan bahwa sertipikat adalah “Sertipikat adalah surat tanda
bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak
milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.
Sedangkan pembatalan hak atas tanah adalah “pembatalan
keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah
karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam
penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah
122
memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan pengertian tersebut,
maka pembatalan sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan atas dasar
cacat hukum administrasi dan melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Perkaban No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan
Penanganan Kasus Pertanahan mengatur penyelesaian kasus pertanahan
terbagi dua yaitu penyelesaian kasus pertanahan untuk melaksanakan
putusan pengadilan dan penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan.

Penyelesaian kasus pertanahan untuk melaksanakan putusan
pengadilan, BPN wajib pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah
untuk tidak melaksanakannya. Alasan yang sah sebagaimana antara lain:
terhadap putusan terdapat putusan lain yang bertentangan; putusan
sedang diletakkan sita jaminan; terhadap putusan sedang menjadi
gugatan dalam perkara lain; dan alasan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan (Pasal 54).
Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa pelaksanaan

121 Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, Cetakan
Kedua, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2010), hlm 203.
122 Pasal 1 ayat (14), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan.

BAB IV Pembatalan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dan Akibat Hukumnya 93