Page 115 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Disamping empat prasayarat tadi diperlukan juga Pengadilan Land
Reform dan Badan Otorita Khusus dan terpusat, berifat independen dan
hanya bertanggungjawab kepada presiden.
125
Sektoralisasi dan tumpang tindih penganturan mengenai persoalan
agraria telah dikaji oleh Maria Sumardjono dkk, mencatat sedikitnya 12
UU sektoral di bidang agraria tumpang tindih dan inkonsistensi yang
berdampak secara normatif maupun empiris. Telaah terhadap berbagai
peraturan perundang-undangan sektoral disandingkan dengan UUPA
menunjukkan karakteristik yang berbeda. UUPA berorientasi populis,
sedangkan UU sektoral berorientasi prokapital karena untuk eksploitasi
sumber daya alam diperlukan modal besar. UUPA mewajibkan
pemeliharaan tanah, untuk menjaga keberlanjutannya, sedangkan
UU sektoral lebih menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam
dengan segala dampaknya yang hingga saat ini dapat dirasakan. Hak-
hak masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya yang diakui oleh
UUPA, dinafikan oleh undang-undang sektoral. 126
Pada dasarnya sudah terang bahwa UUPA merupakan aturan
hukum yang paling dasar dalam mendorong pemerataan dan distribusi
struktur kepemilikan hak atas agraria bagi kepentingan seluruh rakyat.
Kewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin
penggunaannya, hingga semua tanah dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. UUPA mengatur larangan kepemilikan tanah yang
melampaui batas; kewajiban bagi setiap orang dan badan hukum yang
mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan atau
mengusahakannya secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan;
mengatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai
dengan sesuatu hak oleh seseorang atau badan hukum.

Dalam sejarah Indonesia penataan ulang agraria berlangsung
dalam tiga periode yaitu Landreform (1963-1965), Program Pembaruan
Agraria Nasional (PPAN) (2007-2014), dan Reforma Agraria (2017-

125 Ibid, hlm 188.
126 Maria S.W. Sumardjono dkk, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang
Pertanahan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009), hlm 2.
98 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar