Page 118 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

implementasi situasinya sangatlah berbeda. Ada ketidakmampuan
pelaksana atau hambatan birokratis yang didinamisir oleh tuan
tanah perdesaan dan beberapa sebab lain, sehingga mengakibatkan
Landreform gagal, dan selanjutnya mengalami stigmatisasi sebagai
“cara-cara komunis”. Kegagalan landreform juga berdasarkan alasan-
134
alasan: rendahnya dukungan politik, stigma bahwa ideologi landreform
adalah kiri; kurangnya penegakan hukum; tidak tersedianya biaya, data
dan informasi yang memadai; peraturan perundang-undangan yang
tidak secara jelas dan tegas mengatur; lemahnya lembaga pelaksana
dan kualitas sumber daya manusia. Karena alasan politis dan proses
135
nasionalisasi yang belum sepenuhnya selesai dan program Land Reform
yang tidak pernah sempat terlaksana. 136
Pembaruan agraria pada periode kedua menjelma menjadi
Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), disebut juga sebagai
landreform plus dengan menambahkan asset reform dan access reform.
Menurut Oswar Reforma aset merupakan upaya redistribusi tanah
sebagaimana yang selama ini dikenal sebagai landreform, dan reforma
akses sebagai kegiatan pelengkap atau penunjang redistribusi aset untuk
memastikan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
penyediaan modal, pendampingan, dan penyediaan teknologi pertanian.
Ciri khas dari PPAN yang membedakannya dengan program terdahulu
adalah formula penguatan aset (pemberian hak) dan pembukaan akses
137
(modal dan pasar). Kegiatan ini juga melibatkan lintas sektor.
Program PPAN yang dimulai Tahun 2006 yang merupakan sebuah
keputusan politik bahwa pemerintah akan membagi tanah seluas 8,15

134 Ahmad Nashih Luthfi, Kekerasan Kemanusiaan dan Perampasan Tanah Pasca 1965
di Banyuwangi, Jawa Timur , Archipel [En ligne], 95 | 2018, mis en ligne le 01
juillet 2018, consulté le 12 octobre 2018. URL: http://journals.openedition.org/
archipel/624; DOI: 10.4000/archipel.624
135 Badan Pertanahan Nasional (BPN), Reforma agraria: mandat politik, konstitusi,
dan hukum dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan
rakyat, (Jakarta: (BPN, 2007), hlm 21.
136 Lilis Mulyani, Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria Di Indonesia, hlm 344,
https://www.researchgate.net/publication/263619338, diakses tanggal 21
Januari 2019
137 Oswar Mungkasa, Reforma Agraria: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya,
Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan “Tanah
Untuk Kesejahteraan Masyarakat” Majalah Agraria Indonesia edisi 1 2014, hlm, 3

BAB V Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Reforma Agraria 101