Page 119 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

juta hektar, sebanyak 6 juta hektar lahan akan dibagikan bagi masyarakat
miskin dan 2,15 juta hektar sisanya diberikan kepada pengusaha untuk
usaha produktif dengan tetap melibatkan petani perkebunan. Program
138
PPAN yang mengagendakan redistribusi tanah pada tiga jenis obyek,
yakni (i) 1,1 juta hektar dari berbagai tipe “tanah negara” yang secara
langsung berada di bawah jurisdiksi BPN; (ii) 8,15 juta hektar tanah
dalam kategori ”hutan konversi”, bagian dari kawasan hutan yang dapat
dikeluarkan dari kawasan hutan untuk tujuan nonkehutanan, di bawah
Jurisdiksi Departemen Kehutanan; dan (iii) lebih dari 7 juta hektar
“tanah-tanah terlantar” yang berada di bawah jurisdiksi BPN.
139
Penetapan subyek sesuai dengan urutan kelompok prioritas dalam
penentuan subyek penerima PPAN pada dasarnya adalah: (i) petani
penduduk setempat yang bekerja dan menetap di lokasi PPAN; (ii)
buruh tani petani penggarap dan buruh tani yang tidak memiliki tanah
pertanian; (iii) petani gurem yang memiliki luas tanah pertanian kurang
dari 0,5 hektar; (iv) petani pelaku pertanian dalam arti luas termasuk
nelayan yang membutuhkan tanah guna melangsungkan kehidupannya;
(v) penduduk miskin yang mengacu data BPS atau sumber lain yang
kegiatannya diperlukan dan berkaitan langsung untuk menunjang
keberhasilan PPAN. 140
Keputusan politik mengingat kenyataan-kenyataan bahwa bangsa
menghadapi persoalan mendasar yang mewujud dalam bentuk: besarnya
kemiskinan; tingginya tingkat pengangguran; ketimpangan sosial;
141
tanah terlantar yang luas; sengketa dan konflik pertanahan. Untuk
mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas, reforma agraria ditujukan
untuk: (i) menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan
penggunaan tanah ke arah yang lebih adil, (ii) mengurangi kemiskinan,

138 Yusuf Napiri M, Mohamad Sohibuddin, Iwan Nurdin, Syahyuti, Reforma Agraria:
Kepastian yang Harus Dijaga, (Bogor: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan
(KRKP), 2006), hlm 29
139 Noer Fauzi Rachman, Land Reform Dari Masa Ke Masa (Yogyakarta: Tanah Air
Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2011), hlm 104
140 Badan Pertanahan Nasional RI. Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi, dan
Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Rakyat, (Jakarta: BPN RI, 2007), hlm 44-45.
141 Ibid, hlm 1-2.

102 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar