Page 124 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Reforma Agraria menargetkan pelepasan 4,1 juta hektar Kawasan
Hutan untuk TORA. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah
mengalokasikan 4,8 juta hektar kawasan hutan untuk TORA melalui SK
180/2017. Hingga akhir Tahun 2017, hanya 750.123 hektar kawasan
hutan yang telah dilepaskan untuk Reforma Agraria atau 18,2 persen
dari target keseluruhan. Target pelepasan kawasan hutan pada Tahun
2019 juga relatif kecil, yaitu hanya seluas 111.305 hektar di 7 Provinsi.
Tidak ada satupun publikasi yang menyebutkan luas hutan alam yang
terkandung dalam kawasan hutan yang dialokasikan untuk TORA,
terutama Hutan Produksi untuk Konversi (HPK) yang dialokasikan
seluas 2,1 juta hektar dan 437.937 hektar yang berasal dari 20 persen
kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan. 148
KPA menyatakan kebijakan redistribusi 9 juta hektar cenderung
mengulang strategi dari pemerintahan sebelumnya. Beberapa indikasinya
antara lain: 149
1.) Redistribusi hanya dilaksanakan di atas tanah-tanah yang bebas
konflik dan cenderung tidak merumuskan strategi penyelesaian
konflik.

2.) Masih diadopsinya metode transmigrasi untuk menerapkan
redistribusi bagi masyarakat di Jawa. Padahal, dalam beberapa studi
dikatakan bahwa program transmigrasi cenderung gagal.
3.) Masih diberikannya hak-hak atas tanah pada PTPN, Perhutani atau
perusahaan swasta secara luas di Jawa. Serta belum dievaluasinya
berbagai hak-hak atas tanah yang telah melekat pada berbagai
institusi secara keseluruhan di seluruh daerah.
4.) Belum digagasnya bank tanah maupun sertipikat komunal.

5.) Tidak terdapat strategi efektif dalam akurasi dan pemutakhiran
data, terutama terkait tanah obyek dan subjek penerima. Tanpa
pembaruan strategi, maka proses redistribusi berpeluang salah
sasaran, sebagaimana implementasi terdahulu.

148 Madani, Laporan Terkini: Reforma Agraria, Edisi November 2018, www.
madaniberkelanjutan.id, diakses tanggal 21 Januari 2019.
149 Suara Pembaharuan, Korupsi Agraria Memiskinkan Rakyat, Edisi : XVI (Jakarta:
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2105), hlm 11-12

BAB V Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Reforma Agraria 107