Page 121 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

yang dapat dikonversi itu memerlukan keputusan Menteri Kehutanan;
asistensi teknis dan inovasi pertanian bagi para petani penerima obyek
land reform tentu memerlukan kerjasama erat dari Departemen
Pertanian; demikian pula halnya dengan kerjasama dengan pemerintah
daerah dalam memberikan pertimbangan mana-mana tanah yang perlu
diredistribusikan dan siapa-siapa yang diusulkan menjadi penerima
tanah yang diredistribusikan. 143
Hambatan lainnya adalah tidak disetujuinya usulan BPN
untuk membentuk Lembaga Pengelola Reforma Agraria, suatu badan
otorita khusus yang mengurus segala sesuatu berkenaan dengan upaya
merencanakan hingga memberdayakan para penerima tanah obyek land
reform dan menjamin tanah-tanah yang diredistribusikan itu produktif
144
dan dikelola secara berlanjutan. Kemudin BPN menempuh jalur
dengan menertibkan tanah-tanah terlantar dan legalisasi aset melalui
Prona (Proyek Nasional Agraria), dan P4T (Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah).
Periode ketiga penataan agraria berupa pelaksanaan reforma agraria
yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang
di dalamnya menempatkan reforma agraria sebagai prioritas nasional,
145
mencakup program prioritas, yakni: penguatan kerangka regulasi dan
penyelesaian konflik agraria; penataan penguasaan dan pemilikan
tanah reforma agraria; kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah
obyek reforma agraria; pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan,
pemanfaatan dan produksi atas tanah reforma agraria; pengalokasian
sumber daya hutan untuk dikelola oleh masyarakat; serta kelembagaan
pelaksana reforma agraria pusat dan daerah. 146

Salah satu sembilan agenda prioritas Nawa Cita “mendorong land
reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar” sebagaimana

143 Noer Fauzi Rachman, Land Reform Dari Masa Ke Masa, Ibid, hlm 104.
144 Ibid, hlm 109.
145 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2017, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 95).
146 Kantor Staf Kepresidenan, Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-
2019, Arahan dari Kantor Staf Presiden, Jakarta, 28 April 2016, hlm 1.

104 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar