Page 116 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
P. 116

2019). Pada tiga periode itu, penerima manfaat lapisan bawah yang
            berasal dari golongan miskin menunjukkan variasinya termasuk TORA/
            TOL dan program penunjangnya.  127
                 Pada periode pertama penataan agraria berupa landreform yang
            mengusung prinsip “tanah untuk petani penggarap” karena mereka
                                                                            128
            memiliki hubungan yang paling erat dengan tanah yang digarapnya”.
            Pelaksanaan kebijakan dengan lahirnya regulasi mengenai kebijakan
            Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, Perjanjian Bagi Hasil, UUPA dan
            Penetapan Luas Tanah Pertanian.   Sesuai PP No. 224 Tahun 1961,
                                           129
            program landreform mencakup enam elemen pokok kebijakan sebagai
            berikut: a) Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui
            batas; b) Larangan pemilikan tanah secara  absentee; c) Redistribusi
            tanah-tanah yang melampaui batas maksimum, tanah-tanah yang
            terkena ketentuan  absentee, tanah bekas swapraja dan tanah negara
            lainnya; d) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
            dan Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai
            larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan
            pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian
            yang terlampau kecil. 130
                 Adapun program landreform yang berupa distribusi tanah yang
            dikuasai langsung oleh negara dilakukan baik dengan cara pembagian
            tanah kepada petani secara langsung maupun  melalui skema-skema




            127  Amir  Mahmud dan Tri  Chandra Aprianto,  Pembaruan Agraria: Sebuah Ijtihad
                Mengoreksi Kemiskinan dan Ketimpangan, Makalah ini disampaikan pada Seminar
                Menuju Konferensi Tenurial 2017. Tema acara “Reforma Agraria di Luar Kawasan
                Hutan:  Peluang  dan  Tantangan.  Diadakan  oleh Pusat  Studi  Agraria  (PSA-IPB),
                SAINS, Konsorsium Pembaruan Agraria, dan Samdhana Institute di IICC Bogor
                pada tanggal 23-24 Oktober 2017, hlm 3.
            128  Ibid
            129  Rayyan Dimas Sutadi, Ahmad Nashih Luthfi, Dian Aries Mujiburahman, Kebijakan
                Reforma Agraria Di Indonesia: Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde
                Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No.1, 2018,
                h.193-194.
            130  Moh. Shohibuddin, Sundung Sitorus, Ahmad Nashih Luthfi, Rizal Razak, Laporan
                Penelitian Pelaksanaan Uji Coba Program Pembaruan Agraria Nasional Di Provinsi
                Lampung: Hasil Kunjungan Singkat Ke Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung
                Tengah, Kerjasama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Koalisi Rakyat
                Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Sajogyo Institute (SAINS), 2007, hlm 6.

                                  BAB V     Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Reforma Agraria  99
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121