Page 120 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

(iii) menciptakan lapangan kerja, (iv) memperbaiki akses rakyat kepada
sumber-sumber ekonomi, terutama tanah, (v) mengurangi sengketa dan
konflik pertanahan, (vi) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan
hidup, serta (vii) meningkatkan ketahanan. 142
Kesadaran akan pentingnya pembaharuan agraria ditegaskan
dalam dokumen penting dan regulasi yaitu Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2005-2010 (Perpes No. 7 Tahun 2005) dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU No.
17 Tahun 2007), mencapai puncaknya dengan diterbitkannya Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) RI Nomor IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang
mengharuskan dilakukannya pembaruan agraria atau reforma agraria.

Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001, merupakan landasan
peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan
pengelolaan sumberdaya alam. Ketepan MPR tersebut menilai
bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang
berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas
lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Selain itu,
Ketetapan MPR ini juga menilai bahwa berbagai undang-undang sektoral
yang lahir saling tumpang tindih dan bertentangan sehingga perlu untuk
diharmonisasikan. Dengan Ketetapan MPR ini dimaksudkan untuk
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
sumber daya agraria dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan;
memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi,
terutama tanah; menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan,
penggunaan, pemanfaatan tanah, dan sumber-sumber agraria, dan
mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan.
Namun, upaya untuk melaksanakan PPAN ini tidak berjalan
dengan baik karena tidak adanya dukungan dari kementerian/lembaga
lain. Reforma Agraria yang diagendakan di atas dikatakan belum berhasil
karena hanya dengan mengandalkan kinerja BPN saja. Misalnya,
pengadaan tanah seluas 8,15 juta hektar yang berasal dari kawasan hutan

142 Ibid, hlm 8-9.

BAB V Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Reforma Agraria 103