Page 123 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Legalisasi aset merupakan bagian dari pendaftaran tanah yang merupakan
sudah menjadi pekerjaan rutin birokrasi administrasi pertanahan untuk
mewujudkan kepastian hukum bagi pemilikan tanah secara individual.
Legalisasi asset berpontensi terkosentrasinya pemilikan tanah yang dapat
menimbulkan ketimpangan kepemilikan dan penguasaa tanah. Dengan
demikian, diperlukan “reformulasi ulang” konsepsi tentang reforma
agraria.
Kementerian ATR/BPN melaporkan capaian target redistribusi
tanah pada Tahun 2015 s.d 2018 dalam kerangka kebijakan reforma
agraria melalui redistribusi tanah, IP4T, legalisasi aset transmigrasi,
pelepasan kawasan hutan sebagaimana ditujukkan tabel di bawah.

Tabel 10. Capaian Reforma Agraria Per Tahun 2015-2018

Reforma Target 2015 2016 2017 2018 Capaian
Agraria RPJMN (bidang) (bidang) (bidang) (bidang) RPJMN

Redistri- 400.000 95.741 143.234 23.214 215.089,60 544.526
busi
Tanah
IP4T 18.206.340 88.384 522.457 106.957 - 1.273.685
Legalisasi 3.900.000 859.402 1.018.444 4.323.351 974.153,90 11.654.969
Aset
Transmi- 600.000 10.900 8.059 9.119 28.363,78 70.412
grasi
Pelepasan
Kawasan 4.100.000 1.001.454
Hutan
Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Redistribusi Tanah, Rapat Kerja
Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Tahun 2019, Jakarta, 6-8 Pebruari 2019
Untuk traget redistribusi tanah Tahun 2019 sebanyak 750.000
bidang yang tersebar di 31 Provinsi. Sumber tanah berasal dari Pelepasan
Kawasan Hutan, Tanah Terlantar, HGU yang telah habis masa berlakunya
dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, atau HGU yang diserahkan
secara sukarela oleh pemegang hak, dan Tanah Negara Lainnya. 147

147 Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Redistribusi Tanah, Rapat Kerja Nasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019,
Jakarta, 6-8 Pebruari 2019

106 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar